Berikut ini adalah sosok Irvian Bobby Mahendro.
Irvian adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3.
Ia dipanggil ‘Sultan’ di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Figurnya menjadi pembicaraan setelah namanya muncul dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irvian Bobby Mahendro (IBM), sebagai tersangka utama yang mengatur skema tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, dana tersebut mengalir sepanjang 2019–2024 melalui sejumlah perantara dan digunakan untuk berbagai kebutuhan.
“Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan untuk belanja, hiburan, uang muka rumah, serta menyalurkan sebagian kepada pejabat lain di lingkungan Kemenaker,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Selain untuk kepentingan pribadi, Bobby juga membeli kendaraan serta menanamkan modal di tiga perusahaan yang berafiliasi dengan Perusahaan Jasa K3 (PJK3).
Julukan Sultan untuk Bobby ternyata diberikan oleh Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) atau Noel yang kini telah dipecat dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan kepada salah satu anak buahnya.
Anak buah yang dimaksud adalah Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker tahun 2022-2025. Irvian juga menjadi salah satu dari 11 tersangka dalam perkara ini.
Tokoh Irvian Bobby Mahendro atau IBM, tersangka otak dari kasus pemerasan korupsi pengurusan sertifikat K3 yang menyebut nama Immanuel Ebenezer terungkap.
Ia menerima aliran uang sebesar Rp69 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang menyeret Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel.
Dalam kasus ini, Irvian Bobby Mahendro menjadi orang pertama yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (20/8/2025) malam.
Biodata Irvian Bobby Mahendro
Irvian Bobby Mahendro adalah seorang ahli K3 yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Mesin dan S2 Manajemen.
Irvian adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3.
Sertifikat K3 adalah bukti resmi bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan K3 sesuai standar nasional atau internasional.
Sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi untuk bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
KPK mengatakan, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025.
Ia menerima aliran dana sebesar Rp69 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 dari total Rp81 miliar yang berhasil dikumpulkan.
Uang tersebut diterima Irvian Bobby Mahendro selama periode 2019-2024 melalui perantara.
Hal ini seperti yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
“Pada tahun 2019-2024, IBM (Irvian Bobby Mahendro) diduga menerima aliran uang sejumlah Rp 69 miliar melalui perantara,” kata Setyo Budiyanto.
Setyo mengatakan, uang tersebut digunakan untuk uang muka (DP) rumah, belanja, dan hiburan.
Selain itu, uang tersebut disetorkan tunai kepada tersangka lainnya, yaitu Gerry Adita Herwanto Putra atau GAH selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker; dan Hery Sutanto atau HS selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025.
“Untuk belanja, hiburan, uang muka rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan pihak lainnya. Serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda empat hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3,” katanya.
Dari penangkapan Irvian Bobby Mahendro, KPK mengungkap kasus pemerasan tersebut hingga menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel.
Modus dalam kasus pemerasan ini adalah para pekerja diwajibkan memiliki sertifikasi K3. Namun, harganya dibuat lebih mahal.
“Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 ribu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Praktik ini berlangsung dari 2019 hingga 2024.
Sebutan ‘Sultan’
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa julukan atau panggilan ‘Sultan’ dari Noel kepada Irvian Bobby Mahendro karena sosok tersebut dikenal memiliki banyak uang.
“IEG menyebut IBM sebagai ‘Sultan’. Maksudnya orang yang banyak uang di Direktorat Jenderal Binwas K3,” kata Ketua KPK kepada awak media, Sabtu (23/8/2025).
Tidak banyak informasi mengenai profil Irvian Bobby Mahendro. Demikian pula dengan biodata dan agamanya belum diketahui.
Sementara itu, jabatan terakhir Irviani Bobby Mahendro di Kemenaker sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 dari tahun 2022 hingga 2025.
Ia memiliki aliran dana terbanyak dalam perkara pemerasan sertifikat K3 Kemnaker. Yaitu sebesar Rp 69 miliar dari total dugaan aliran dana dalam kasus ini yang mencapai Rp 81 miliar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan Irvian Bobby Mahendro antara lain untuk membeli sejumlah aset seperti kendaraan hingga penyertaan modal pada tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan Jasa K3 (PJK3).
“Pada tahun 2019-2024, IBM diduga menerima aliran uang sebesar Rp 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan pihak lainnya,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8) kemarin.
Biaya Pengurusan Sertifikat K3
Dalam perkara ini, para pekerja diwajibkan memiliki sertifikasi K3. Namun, tarifnya dibuat naik berlipat ganda dari biaya resmi.
“Yang menarik, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp 275 ribu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta,” ujar Setyo.
Immanuel Ebenezer Meminta ‘Bagian’
Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer mengetahui adanya praktik pemerasan tersebut. Namun, KPK menyatakan bahwa Noel membiarkannya, bahkan kemudian meminta bagian.
Pada Desember 2024, Immanuel Ebenezer menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar. Diduga digunakan untuk renovasi rumah.
“IEG meminta renovasi rumah Cimanggis. IBM memberi Rp 3 miliar,” kata Setyo.
Penerima Aliran Dana Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker
Berikut adalah daftar penerima aliran dana dalam kasus tersebut:
Koordinator Bidang Institusi dan Personel K3 Kementerian Tenaga Kerja Irvian Bobby Mahendro (IBM): 69 miliar rupiah
Wakil Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK): Rp5,5 miliar
Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB): Rp3,5 miliar
Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH): Rp3 miliar
Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG): 3 miliar rupiah
Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS): 1,5 miliar rupiah
FAH dan HR sebesar Rp50 juta per minggu selama 2021-2024
CFH berupa satu unit kendaraan empat roda.
Daftar Lengkap Tersangka
Total ada 11 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker.
Berikut daftar lengkapnya:
- Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024–2029
- Fahrurozi (FRZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 Maret 2025–sekarang
- Hery Sutanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025
- Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022–2025
- Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang
- Subhan (SB), Wakil Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Pembinaan K3 tahun 2020–2025
- Anitasari Kusumawati (AK), Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020–sekarang
- Sekarsari Kartika Putri (SKP), Wakil Koordinator
- Supriadi (SUP), Koordinator
- Temurila (TEM), sektor swasta dari PT KEM Indonesia
- Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia
Para tersangka dituduh melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mantan Wakil Menteri Keuangan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya ditahan selama 20 hari pertama, mulai tanggal 20 Agustus 2025 hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (22/8/2025) secara resmi memecat Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Atau pada hari yang sama setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker.
Minta ‘Jatah’ untuk Renovasi Rumah
Fakta terbaru diungkap oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto yang mengungkap bahwa Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) nonaktif Immanuel Ebenezer meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
Budi menjelaskan uang itu akhirnya diberikan oleh Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
“IEG [Immanuel Ebenzer] meminta untuk renovasi rumah Cimanggis, IBM memberi Rp3 miliar,” kata Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/8).
KPK menduga wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto menerima bagian dari pemerasan sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024.
Dari temuan awal KPK, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati.
Dugaan pemerasan yang dilakukan Noel bersama 10 tersangka lain telah terjadi sejak tahun 2019.
Modusnya, menurut KPK, pihak-pihak yang ingin mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan K3 diwajibkan membayar lebih mahal dari biaya resmi.
KPK menyebut biaya resmi seharusnya hanya Rp275 ribu, namun pihak yang mengurus sertifikasi diperas sehingga harus mengeluarkan biaya Rp6 juta.
Sementara total penyuapan diduga telah mencapai Rp81 miliar. Uang itu kemudian mengalir kepada sejumlah pihak. Salah satu yang diduga menerimanya ialah Noel.
Noel dilantik sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Artinya, Noel menerima uang sekitar 2 bulan setelah dilantik.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kemenaker. Salah satu tersangka adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel.
Selain itu, dua dari 11 tersangka tersebut adalah pihak swasta. Dengan demikian, sembilan tersangka lainnya berasal dari internal Kemenaker.
(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Kompas.com)
Sumber: Tribunnews
Artikel ini telah tayang diBangkaPos.com
Ikuti SaluranWhatsApp Tribun ManadodanBerita Google Tribun Manadountuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya
Leave a Reply